Sekolah Rusak Dibiarkan: Siapa Sebenarnya Bertanggung Jawab Atas Pendidikan yang Terabaikan?
Pemandangan sekolah dengan atap bocor, dinding retak, atau fasilitas sanitasi yang tidak layak bukanlah hal asing di banyak daerah di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga secara fundamental merampas hak anak atas pendidikan yang layak dan berkualitas. Ketika sekolah-sekolah "cacat" atau rusak parah dibiarkan tanpa perbaikan, pertanyaan besar muncul: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kegagalan sistematis ini?
Dampak yang Meluas
Lingkungan belajar yang buruk secara langsung mempengaruhi konsentrasi siswa, motivasi guru, dan pada akhirnya kualitas lulusan. Anak-anak menjadi tidak nyaman, terancam bahaya, dan sulit fokus. Ini adalah ironi di tengah janji negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang tidak didukung infrastruktur memadai adalah pendidikan yang pincang.
Rantai Tanggung Jawab yang Terputus?
-
Pemerintah Pusat dan Daerah: Tanggung jawab utama ada pada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Alokasi anggaran pendidikan, termasuk untuk rehabilitasi infrastruktur, adalah amanat konstitusi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memegang peran kunci dalam perencanaan, pengawasan, dan eksekusi program perbaikan. Kegagalan di sini bisa jadi karena perencanaan yang buruk, prioritas yang keliru, atau bahkan alokasi anggaran yang tidak transparan dan rentan korupsi.
-
Manajemen Sekolah dan Komite Sekolah: Pihak yang paling dekat dengan kondisi riil di lapangan adalah manajemen sekolah dan komite sekolah. Mereka bertugas melaporkan kerusakan, mengusulkan prioritas perbaikan, serta mengelola dana pemeliharaan skala kecil yang mungkin tersedia. Kelemahan dalam pelaporan, advokasi, atau manajemen dana di tingkat ini juga berkontribusi pada masalah yang berlarut-larut.
-
Masyarakat dan Orang Tua: Masyarakat, khususnya orang tua murid, memiliki hak dan kewajiban untuk aktif mengawasi, menyuarakan keluhan, dan menuntut akuntabilitas dari pihak-pihak terkait. Suara yang tidak terdengar atau pengawasan yang lemah bisa membuat masalah ini terus terabaikan.
Mencari Solusi Kolektif
Membiarkan sekolah rusak adalah membiarkan masa depan bangsa terancam. Ini adalah masalah kolektif yang menuntut solusi komprehensif: peningkatan anggaran yang transparan dan tepat sasaran, pengawasan ketat dari hulu ke hilir, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan itu, setiap anak Indonesia dapat merasakan haknya atas pendidikan yang berkualitas, di tempat yang layak dan aman. Tanggung jawab ini bukan milik satu pihak, melainkan tanggung jawab kita bersama.