Tabir Anggaran CSR: Warga Tagih Transparansi Perusahaan Tambang
Program Corporate Social Responsibility (CSR) semestinya menjadi jembatan antara perusahaan tambang dan masyarakat sekitar. Namun, di banyak daerah, transparansi anggaran CSR perusahaan tambang masih menjadi tanda tanya besar. Penduduk lokal mulai mempertanyakan alokasi dan implementasi dana yang seharusnya kembali untuk kesejahteraan mereka.
Ketidakjelasan ini bukan sekadar masalah administrasi. Ia mengikis kepercayaan warga, memicu spekulasi tentang potensi penyalahgunaan dana, dan menimbulkan rasa ketidakadilan. Proyek-proyek yang dilaksanakan tanpa partisipasi aktif dan informasi terbuka seringkali tidak tepat sasaran atau bahkan tidak berkelanjutan. Padahal, transparansi adalah kunci utama bagi perusahaan untuk memperoleh ‘social license to operate’ yang berkelanjutan.
Perusahaan tambang harus proaktif membuka detail anggaran CSR: berapa jumlahnya, untuk program apa saja, dan bagaimana progres implementasinya. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan menjadi krusial. Pemerintah, sebagai regulator, juga wajib memperketat pengawasan dan mendorong standar pelaporan CSR yang lebih ketat dan mudah diakses publik.
Anggaran CSR bukanlah sekadar kewajiban, melainkan investasi sosial. Jika tabir ketidakjelasan tidak disingkap, maka potensi konflik dan kerugian jangka panjang akan terus membayangi. Transparansi adalah fondasi bagi hubungan harmonis dan pembangunan berkelanjutan di sekitar wilayah pertambangan.