Dana CSR Tambang: Transparansi Buram, Masyarakat Menuntut Keterbukaan
Masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan tambang semakin gencar mempertanyakan transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan komunitas lokal ini dinilai tidak tembus pandang, memicu kecurigaan dan kekecewaan.
Keluhan utama berpusat pada minimnya informasi detail mengenai jumlah alokasi, jenis program, serta laporan pertanggungjawaban. Warga merasa bahwa program yang dijalankan seringkali tidak sesuai kebutuhan riil atau bahkan tidak terlihat dampaknya secara signifikan di lapangan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pun masih sangat terbatas, seolah-olah dana CSR adalah domain eksklusif perusahaan.
Situasi ini mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen sosial perusahaan. Masyarakat menuntut adanya sistem pelaporan yang jelas, audit independen, serta mekanisme partisipasi aktif dalam setiap tahapan pengelolaan CSR. Mereka mendesak perusahaan tambang untuk membuka seluas-luasnya informasi terkait anggaran CSR agar dapat diawasi bersama.
Transparansi anggaran CSR bukan hanya soal kepatuhan, melainkan fondasi bagi hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Tanpa keterbukaan, program CSR akan kehilangan esensinya sebagai agen pembangunan berkelanjutan dan hanya akan menjadi sumber konflik baru.