Ketika Abdi Negara Mengkhianati Dusun: Fenomena Penggelapan Anggaran oleh Oknum ASN
Fenomena memilukan kembali mencuat: keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penggelapan anggaran dusun. Ironisnya, mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan publik dan pengawas pembangunan, justru menjadi aktor di balik penyalahgunaan dana yang vital bagi masyarakat paling bawah.
Dana dusun, yang dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, kerap menjadi sasaran empuk oknum ASN. Tindakan ini tidak hanya menghambat roda pembangunan di tingkat akar rumput, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Ini adalah pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan prinsip-prinsip good governance.
Keterlibatan ini seringkali didorong oleh motif keserakahan pribadi, memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan, serta penyalahgunaan wewenang yang melekat pada jabatan mereka. Modusnya bervariasi, mulai dari mark-up anggaran, proyek fiktif, hingga pemotongan dana yang seharusnya diterima langsung oleh masyarakat. Dampaknya, kualitas hidup warga dusun terabaikan, dan program-program strategis mandek.
Untuk menghentikan praktik kotor ini, diperlukan langkah konkret: penindakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta edukasi integritas yang berkelanjutan. Masyarakat juga harus diberdayakan untuk berani melapor dan mengawasi. Masa depan dusun-dusun kita bergantung pada bersihnya tangan para abdi negara. Integritas bukanlah pilihan, melainkan keharusan mutlak.