Abdi Negara Berkhianat: Dana Desa Jadi ‘Bancakan’ Oknum ASN
Fenomena memprihatinkan kembali mencuat, ketika oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), yang seharusnya menjadi pelayan publik dan penjaga integritas, justru terlibat dalam penggelapan anggaran dusun atau desa. Ironisnya, mereka memanfaatkan posisi dan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, mengorbankan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya mereka layani.
Modus operandi yang sering digunakan beragam, mulai dari manipulasi laporan keuangan, penggelembungan harga proyek, hingga pembuatan proyek fiktif. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan, malah berpindah ke kantong pribadi. Akibatnya, proyek mangkrak, fasilitas umum terbengkalai, dan harapan masyarakat untuk hidup lebih baik pun pupus. Yang lebih parah, kepercayaan publik terhadap birokrasi dan pemerintah terkikis.
Kasus-kasus seperti ini harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang kuat dan transparan menjadi kunci untuk memberikan efek jera. Selain itu, sistem pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran. Setiap ASN harus diingatkan kembali akan sumpah jabatan dan tanggung jawab moralnya sebagai abdi negara.
Integritas bukan sekadar slogan, melainkan pondasi utama dalam melayani rakyat. Mereka yang berani mengkhianati amanah ini layak menerima sanksi seberat-beratnya demi tegaknya keadilan dan kemajuan desa.