Ketika Integritas Runtuh: Oknum ASN Jerat Dana Dusun, Pembangunan Terluka
Anggaran dusun, yang seharusnya menjadi nadi pembangunan di tingkat paling dasar, kerap kali menjadi sasaran empuk praktik penggelapan. Ironisnya, tak jarang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya mengawal justru terlibat aktif dalam penyelewengan ini.
Kasus demi kasus menunjukkan keterlibatan individual ASN, baik sebagai inisiator, fasilitator, maupun penerima manfaat. Modusnya beragam, mulai dari proyek fiktif, mark-up anggaran, hingga pemotongan dana bantuan yang seharusnya sampai ke masyarakat. Mereka memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan atau otoritas yang dimiliki untuk memperkaya diri, mengabaikan sumpah jabatan dan amanah rakyat.
Dampak dari penggelapan ini sangat nyata: pembangunan infrastruktur terhambat, program kesejahteraan masyarakat mandek, dan yang terpenting, kepercayaan publik terhadap pemerintah terkikis. Bagi oknum ASN yang terlibat, jerat hukum menanti dengan ancaman pidana berat, pemecatan, dan sanksi sosial. Proses hukum yang transparan dan tegas menjadi kunci untuk memberikan efek jera dan mengembalikan marwah birokrasi.
Fenomena ini adalah tamparan keras bagi integritas birokrasi. Pentingnya pengawasan ketat, peningkatan kapasitas SDM, serta penanaman nilai antikorupsi yang kuat harus terus digalakkan. Dana dusun adalah hak rakyat, dan setiap rupiah yang diselewengkan adalah pengkhianatan terhadap masa depan desa.