Emas Hitam di Tanah Pusaka: Dilema Tambang dan Hak Adat
Pembangunan tambang di area yang secara turun-temurun menjadi wilayah adat seringkali memicu kontroversi sengit. Ini adalah persimpangan rumit antara kepentingan ekonomi nasional dan hak-hak fundamental masyarakat adat yang tak jarang berujung pada konflik berkepanjangan.
Dari sudut pandang pemerintah dan korporasi, tambang menjanjikan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penerimaan negara yang signifikan. Sumber daya mineral diyakini sebagai aset strategis untuk pembangunan dan kemajuan. Investasi besar seringkali dibenarkan dengan dalih kemajuan dan kesejahteraan umum.
Namun, bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar komoditas atau sumber daya alam semata. Ia adalah jantung budaya, sumber kehidupan, identitas spiritual, warisan leluhur, dan tempat bersemayamnya hukum adat. Pembangunan tambang kerap mengancam keberlanjutan lingkungan, merusak sumber air, menghilangkan mata pencarian tradisional, hingga menghancurkan situs-situs sakral yang tak ternilai harganya.
Inti dari kontroversi ini seringkali terletak pada absennya atau minimnya implementasi prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (PBDD/FPIC). Proyek tambang sering masuk tanpa dialog yang setara, pengakuan hak ulayat yang jelas, atau kompensasi yang adil dan memadai. Hal ini memicu konflik agraria, pelanggaran hak asasi manusia, penggusuran paksa, dan perpecahan sosial di tengah masyarakat.
Menyelesaikan dilema ini membutuhkan pendekatan yang seimbang, pengakuan penuh terhadap hak-hak adat yang dijamin konstitusi dan hukum internasional, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang menghormati harkat dan martabat manusia. Tanpa itu, "emas hitam" yang dijanjikan bisa berarti kehancuran tak tergantikan bagi warisan dan kehidupan di tanah pusaka.