Jebakan Tak Kasat Mata: Pelanggaran Hak di Sektor Informal
Sektor informal adalah tulang punggung ekonomi banyak negara, rumah bagi jutaan pekerja mulai dari pedagang kaki lima, asisten rumah tangga, hingga pengemudi daring. Namun, di balik geliat aktivitasnya, tersembunyi sebuah ‘jebakan tak kasat mata’: pelanggaran hak-hak pekerja yang luput dari perhatian.
Realitas Pilu di Balik Geliat Ekonomi
Para pekerja informal seringkali beroperasi di luar kerangka hukum ketenagakerjaan formal, membuat mereka sangat rentan. Pelanggaran hak yang umum terjadi meliputi:
- Upah di Bawah Standar: Banyak yang menerima upah jauh di bawah standar minimum, bahkan untuk jam kerja yang sangat panjang, tanpa tunjangan lembur.
- Tanpa Jaminan Sosial: Akses terhadap jaminan kesehatan, pensiun, atau asuransi kecelakaan kerja hampir tidak ada, meninggalkan mereka tanpa perlindungan saat sakit atau terjadi musibah.
- Jam Kerja Berlebihan: Tidak ada batasan jam kerja yang jelas. Pekerja bisa dipaksa bekerja berjam-jam tanpa istirahat memadai, mengorbankan kesehatan dan waktu pribadi.
- Ketiadaan Kontrak dan PHK Sepihak: Tanpa kontrak tertulis, mereka mudah dipecat kapan saja tanpa pesangon atau alasan jelas, menciptakan ketidakpastian kerja yang ekstrem.
- Lingkungan Kerja Tidak Aman: Kurangnya standar keselamatan kerja membuat mereka rentan terhadap kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
- Kekerasan dan Pelecehan: Terutama pada kelompok rentan seperti asisten rumah tangga, kekerasan verbal, fisik, bahkan seksual, bukan hal yang asing.
Mengapa Ini Terjadi?
Penyebabnya kompleks: minimnya regulasi yang spesifik dan efektif untuk sektor ini, posisi tawar pekerja yang lemah, rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban (baik dari pekerja maupun pemberi kerja), serta kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, stigma bahwa "pekerja informal tidak butuh hak" juga memperparah situasi.
Melangkah Maju: Menuntut Keadilan
Mengabaikan masalah ini berarti mengikis keadilan sosial dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Perlindungan hak pekerja informal bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, pengusaha, dan pekerja itu sendiri melalui organisasi atau serikat. Hanya dengan upaya kolektif, ‘jebakan tak kasat mata’ ini dapat diatasi, memastikan setiap pekerja, terlepas dari status formalitasnya, mendapatkan martabat dan keadilan yang layak.