Kedaulatan dalam Ancaman: Mengapa Penguatan Hukum Batas Negara Adalah Keharusan
Indonesia, dengan hamparan wilayah darat dan laut yang luas, terus dihadapkan pada tantangan serius berupa pelanggaran kawasan. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman nyata terhadap kedaulatan, keamanan, dan ekonomi bangsa. Dari pencurian sumber daya alam, penyelundupan narkoba dan barang ilegal, hingga perlintasan ilegal oleh individu maupun kelompok, setiap insiden mengikis fondasi negara.
Masalah Pelanggaran Kawasan: Kerugian Kolosal dan Ancaman Multidimensi
Pelanggaran kawasan memiliki spektrum yang luas dan dampak yang kolosal. Contoh paling nyata adalah illegal fishing yang merampok kekayaan laut Indonesia senilai triliunan rupiah setiap tahun, serta illegal logging yang mengikis hutan dan menyebabkan degradasi lingkungan. Lebih jauh, perbatasan sering menjadi jalur bagi penyelundupan narkoba yang merusak generasi muda, perdagangan manusia, hingga masuknya terorisme yang mengancam stabilitas nasional. Pelaku seringkali terorganisir, menggunakan teknologi canggih, dan berjejaring internasional, menjadikan penindakannya kompleks dan menantang bagi aparat penegak hukum. Kerugiannya tidak hanya materiil, tetapi juga non-materiil berupa hilangnya kepercayaan publik, merosotnya wibawa negara, dan potensi konflik geopolitik.
Penguatan Hukum: Pilar Penjaga Kedaulatan dan Keamanan
Menghadapi kompleksitas ini, penguatan hukum menjadi pilar utama yang tak terhindarkan. Ini mencakup beberapa aspek krusial:
- Peningkatan Kapasitas Aparat: Mulai dari TNI, Polri, Bakamla, KKP, Bea Cukai, hingga Imigrasi, kapasitas mereka harus terus ditingkatkan. Ini berarti investasi pada sumber daya manusia (pelatihan dan kesejahteraan), peralatan modern (radar, satelit, kapal patroli canggih), dan teknologi pengawasan terkini.
- Harmonisasi dan Ketegasan Regulasi: Undang-undang terkait perbatasan dan pengelolaan sumber daya harus diperbarui, diselaraskan, dan diberlakukan secara tegas tanpa kompromi. Sanksi yang dijatuhkan harus memberikan efek jera, bukan sekadar denda kecil yang dianggap biaya operasional oleh para pelaku.
- Kolaborasi Lintas Instansi dan Internasional: Pelanggaran kawasan seringkali melibatkan jaringan lintas negara. Oleh karena itu, koordinasi yang erat antar lembaga di dalam negeri serta kerjasama aktif dengan negara tetangga dan organisasi internasional adalah kunci untuk melacak, menangkap, dan memproses hukum para pelaku.
- Integritas dan Transparansi: Penguatan hukum juga berarti memastikan integritas aparat penegak hukum agar tidak mudah disuap atau diintervensi. Transparansi dalam proses hukum akan meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah praktik korupsi.
Pelanggaran kawasan adalah cerminan dari rapuhnya penjagaan batas dan lemahnya disinsentif hukum. Penguatan hukum bukan hanya tentang menindak, tetapi juga tentang membangun sistem pertahanan yang kokoh dan berkelanjutan. Ini adalah investasi jangka panjang demi menjaga setiap jengkal tanah, air, dan udara, demi masa depan Indonesia yang berdaulat, aman, dan sejahtera.
