Portalika.ID [JAKARTA]-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memprioritaskan kepenghunian hasil pembangunan rumah yang dibangun dengan dana APBN. Hal tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat guna memiliki serta menempati tempat tinggal layak huni.
“Semua pekerjaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR harus bisa segera dimanfaatkan dan dihuni oleh masyarakat,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Perumahan Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 18 Mei 2022.
Menurut Menteri PUPR, masyarakat yang belum memiliki hunian bisa memanfaatkan hasil pembangunan perumahan Kementerian PUPR seperti hunian vertikal, rumah susun sewa maupun rumah khusus yang dibangun diberbagai wilayah di Indonesia.
Rapat Koordinasi Ditjen Perumahan, imbuhnya, diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta tata kelola organisasi yang lebih baik khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan. Selain itu, para peserta yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia tersebut juga dapat meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan di daerah.
“Saya harap pemanfaatan produk-produk terkait perumahan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bisa lebih ditingkatkan. Selain itu dalam pembangunan perumahan baik di pusat maupun daerah diharapkan bisa menjaga kualitas bangunan dengan baik,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menerangkan setidaknya ada empat tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Perumahan TA 2022. Pertama, konsolidasi percepatan progres pelaksanaan pembangunan perumahan. Kedua adalah peningkatan afau perbaikan tata kelola dan kualitas pembangunan perumahan di Direktorat Jenderal Perumahan.
“Tujuan ketiga untuk persiapan penyusunan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2023 mendatang serta ke empat adalah untuk persiapan Mid-Term Reviu Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022,” katanya.
Menurutmya, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) di 19 provinsi serta Satuan Kerja Penyediaan Perumahan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. “Kami berharap ke depan kinerja pembangunan perumahan untuk masyarakat bisa lebih ditingkatkan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa tinggal di hunian yang layak huni,” harapnya. (Triantotus)
