Portalika.ID-Relawan Gerakan Ayoo Pakai Masker (GAPM) mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturann Pengganti Undang-Undang (Perppu) lagi menunda pelaksanaan Pilkada Serentak, 9 Desember 2020. Penundaan pilkada dinilai solusi terbaik mencegah pandemi covid-19. Walau saat ini, tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota (Bacabup/Bacawalkot dan Bacawabup dan Bacawawalkot) sudah dilakukan.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) GAPM, Dwi Haryanto, Minggu (13/9/2020). Dia me jelasnya dirinya bersama teman-teman terus mendengungkan Gerakan Ayoo Pake Masker. “Pakai masker harus menjadi gerakan selain dan didengungkan terus-menerus oleh semua elemen bangsa, selain gerakan selalu cuci tangan dan jaga jarak di keramaian,” katanya.
Dia mengaku prihatin atas perkembangan Covid-19 Indonesia yang terus naik. Data gugus tugas Covid-19 Nasional terdapat 218.382 warga terkonfirmasi covid-19. Kenaikan pasien covid-19, membuat Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Relawan Gerakan Ayoo Pakai Masker mendesak pemerintah melalui KPU menunda pilkada. Ada sebagian penderita covid-19 adalah bakal calon kepala daerah. Oleh karena itu, relawan Gerakan Ayoo Pake Masker berharap pemerintah melalui KPU menunda pelaksanaan pilkada 2020 dengan menerbitkan perpu lagi.”
Dwi menegaskan relawan GAPM berharap pandemi covid-19 tidak merebak menjadi bencana nasional hanya gara-gara pemerintah dan KPU memaksakan digelarnya Pilkada 2020. “Menunda digelarnya pilkada 2020 berarti kita ikut menyelamatkan nyawa bangsa Indonesia,” ujarnya.
Diakui saat ini sudah dimulai beberapa tahapan pilkada 2020. Salah satunya adalah pendaftaran pasangan calon ke KPUD dengan dikawal beberapa pendukung dan simpatisan masing-masing. Dampaknya, banyak masyarakat dan pasangan calon yang akhirnya terkena imbasnya yaitu terindentifikasi positif covid-19. “Kasus positif covid-19 hari ini mengalami peningkatan signifikan sekali dan mengakibatkan keresahan dimasyarakat. Kegiatan tahapan pilkada 2020 yang menghadirkan masyarakat yaitu pengundian nomor urut dan kampanye pasangan calon apakah harus dipaksakan untuk dilaksanakan ditengah situasi yang tidak memungkinkan?” katanya. (Triantotus)
Kalau mengusik ranah pilkada GERAKAN ini tak murni mirip gerakan KAMI …
Bikin gerakan yg ELEGAN dong belum apa2 dah mengusik ranah pilkada
Bagi2 masker/apd dulu dll jd MASYARAKAT tau tujuanmu ok
SALAM WARAS