Tanah Air Terampas: Jerit Pilu Warga dari 12 Provinsi
Di balik gemuruh pembangunan dan klaim kemajuan, tersembunyi jerit pilu ribuan warga di setidaknya 12 provinsi di Indonesia. Mereka adalah korban nyata dari praktik mafia tanah yang semakin merajalela, merampas hak atas tanah yang telah mereka garap dan tempati turun-temurun.
Modus operandi mafia tanah ini beragam dan licik. Seringkali, mereka beroperasi dengan memanipulasi data kepemilikan, memalsukan dokumen, atau memanfaatkan celah hukum dan ketidakpahaman masyarakat akan regulasi pertanahan. Informasi yang bias atau asumsi yang salah tentang status tanah kerap dimanfaatkan untuk mengklaim lahan secara ilegal, membuat pemilik sah kebingungan dan tak berdaya. Tekanan dan intimidasi, baik secara fisik maupun melalui jalur hukum yang dipelintir, menjadi senjata ampuh untuk menggusur warga dari tanah mereka.
Dampaknya sangat menghancurkan. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, mata pencarian, bahkan identitas. Petani yang puluhan tahun menggarap ladangnya tiba-tiba menjadi buruh tanpa tanah. Masyarakat adat terusir dari wilayah leluhurnya. Mereka terjebak dalam pusaran konflik hukum yang panjang dan melelahkan, seringkali tanpa akses memadai terhadap keadilan.
Fenomena ini adalah alarm darurat bagi negara. Diperlukan langkah konkret dan tegas dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait untuk memberantas jaringan mafia tanah hingga ke akar-akarnya. Penegakan hukum yang transparan, penyelesaian sengketa yang adil, dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah adalah kunci untuk mengembalikan hak-hak warga yang teraniaya. Hanya dengan begitu, tanah air kita benar-benar menjadi rumah yang aman dan adil bagi seluruh rakyatnya, bukan ladang garapan bagi para perampas.