Pendidikan Terancam Runtuh: Siapa Bertanggung Jawab Atas Sekolah yang Terabaikan?
Ironi yang menyakitkan seringkali terpampang di hadapan kita: gedung-gedung sekolah yang seharusnya menjadi benteng ilmu, justru merana dengan dinding retak, atap bocor, dan fasilitas sanitasi yang tidak layak. Ketika "sekolah cacat" ini tak kunjung diperbaiki, bukan hanya bangunan fisik yang runtuh, melainkan juga semangat belajar dan masa depan generasi penerus. Lantas, siapa sebenarnya yang harus memikul tanggung jawab atas kondisi memprihatinkan ini?
Dampak yang Meluas
Sekolah yang rusak parah menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman, tidak nyaman, dan tidak kondusif. Risiko keselamatan mengintai, konsentrasi siswa terganggu, dan motivasi guru pun bisa menurun. Kualitas pendidikan secara otomatis tergerus, menghambat potensi anak-anak untuk berkembang optimal. Ini adalah bom waktu pendidikan yang diam-diam mengancam.
Merunut Jejak Tanggung Jawab
-
Pemerintah (Pusat dan Daerah): Sebagai pemegang kendali utama kebijakan pendidikan dan alokasi anggaran, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan) memiliki tanggung jawab paling besar. Mereka wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan dan renovasi, serta memastikan pengawasan yang ketat terhadap kondisi fisik sekolah. Mandeknya perbaikan seringkali disebabkan oleh birokrasi yang berbelit, kurangnya koordinasi, atau bahkan prioritas anggaran yang keliru.
-
Manajemen Sekolah (Kepala Sekolah dan Komite Sekolah): Kepala sekolah adalah ujung tombak yang paling dekat dengan kondisi fisik sekolah. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kerusakan, melaporkannya secara berjenjang, dan melakukan upaya pemeliharaan ringan sebisa mungkin. Komite Sekolah, sebagai mitra strategis, juga memiliki peran penting dalam mengadvokasi kebutuhan perbaikan kepada pemerintah dan menggalang dukungan dari masyarakat.
-
Masyarakat dan Orang Tua: Peran aktif masyarakat, khususnya orang tua siswa, sangat krusial. Melalui Komite Sekolah atau inisiatif mandiri, mereka bisa menjadi pengawas, penyalur aspirasi, bahkan penggerak swadaya untuk perbaikan mendesak. Sikap pasif hanya akan memperparah keadaan.
-
Legislator (DPRD/DPR): Anggota dewan memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan dan digunakan secara efektif untuk perbaikan infrastruktur sekolah, serta mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Mengapa Mandek?
Perbaikan yang tak kunjung datang seringkali berakar pada kombinasi faktor: keterbatasan anggaran yang tidak memadai, prosedur birokrasi yang panjang dan rumit, kurangnya political will atau komitmen dari para pembuat kebijakan, serta minimnya pengawasan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak.
Tanggung Jawab Bersama untuk Masa Depan
Perbaikan sekolah bukan hanya tentang merenovasi bangunan, tetapi tentang menyelamatkan masa depan bangsa. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang menuntut sinergi dari pemerintah, manajemen sekolah, masyarakat, dan legislator. Tanpa komitmen dan aksi nyata dari semua pihak, pendidikan kita akan terus terancam runtuh bersama puing-puing sekolah yang terabaikan. Investasi terbaik adalah investasi pada pendidikan, dimulai dari bangunan yang layak untuk belajar.