Ketika Jalanan Jadi Rumah Mereka: Di Mana ‘Negara’ Bersembunyi?
Pemandangan anak-anak dengan pakaian lusuh, mengais rezeki di lampu merah atau sudut kota, bukan lagi hal asing. Ironisnya, jumlah mereka kian hari kian bertambah, seolah menjadi potret bisu kegagalan kolektif. Mereka adalah anak jalanan, korban dari kerasnya roda kehidupan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita semua, terutama negara.
Anak-anak ini terpaksa menjadikan jalanan sebagai sekolah, rumah, dan ladang nafkah mereka. Hidup dalam ancaman kekerasan, eksploitasi, dan tanpa akses layak terhadap pendidikan maupun kesehatan, adalah realitas pahit yang mereka hadapi setiap hari. Akar masalahnya kompleks: kemiskinan ekstrem, disfungsi keluarga, putus sekolah, hingga minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua. Mereka bukan memilih, melainkan terpaksa terlempar ke jalanan demi bertahan hidup.
Pertanyaan besar pun muncul: di mana peran negara? Konstitusi kita jelas menjamin hak setiap anak atas perlindungan dan kesejahteraan. Program-program perlindungan anak memang ada, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut belum cukup signifikan untuk membendung laju peningkatan jumlah anak jalanan. Negara dituntut untuk tidak hanya sekadar menyediakan tempat penampungan sementara, tetapi juga harus berani menyentuh akar masalah: mengentaskan kemiskinan struktural, memperkuat ketahanan keluarga, memastikan akses pendidikan gratis dan berkualitas, serta penegakan hukum terhadap eksploitasi anak. Ini bukan hanya masalah sosial, tapi juga masalah HAM fundamental.
Keberadaan anak jalanan yang terus bertambah adalah cerminan ketidakberesan sistem. Ini adalah panggilan darurat bagi negara untuk hadir secara nyata, proaktif, dan komprehensif. Bukan hanya dengan kebijakan di atas kertas, tetapi dengan implementasi yang menyentuh langsung kehidupan mereka. Karena masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh bagaimana ia memperlakukan anak-anaknya, terutama mereka yang paling rentan. Sudah saatnya "negara" berhenti bersembunyi dan mulai bertindak.