Anak Jalanan Meratap, Negara Terlelap?
Di tengah hiruk pikuk kota, bisikan pilu anak-anak jalanan kian nyaring terdengar. Jumlah mereka tak kunjung surut, bahkan di beberapa sudut justru bertambah. Mereka bukan sekadar statistik, melainkan wajah-wajah polos yang terpaksa bergelut dengan kerasnya hidup di jalanan, jauh dari hangatnya keluarga dan bangku sekolah. Pertanyaan besar pun muncul: di mana negara dalam potret kelam ini?
Anak-anak ini berada di jalanan bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan. Kemiskinan struktural, disfungsi keluarga, kekerasan domestik, dan minimnya akses pendidikan serta kesehatan menjadi akar masalah yang tak kunjung terurai. Mereka adalah korban, rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, gizi buruk, hingga ancaman penyakit dan putus asa.
Negara, dengan segala perangkat hukum dan mandat konstitusionalnya, sejatinya memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi setiap warganya, terutama anak-anak. Undang-Undang Dasar mengamanatkan perlindungan hak anak, menjamin tumbuh kembang mereka, dan menyediakan masa depan yang layak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan celah lebar antara janji dan pelaksanaan. Program-program yang ada seringkali bersifat parsial, kurang terintegrasi, atau belum menyentuh akar permasalahan secara fundamental.
Kini, bukan saatnya lagi untuk saling tunjuk jari. Peningkatan jumlah anak jalanan adalah cerminan kegagalan kolektif. Ini menuntut keseriusan dan aksi nyata dari pemerintah, didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Bukan sekadar penampungan sementara, melainkan solusi komprehensif yang melibatkan penguatan keluarga, program pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan yang merata, jaring pengaman sosial yang kuat, dan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi.
Masa depan bangsa ada di tangan anak-anak. Jangan biarkan harapan mereka padam di jalanan, sementara negara seolah terlelap dalam urusan-urusannya sendiri. Sudah saatnya mata terbuka, hati tergerak, dan tangan bekerja untuk mengembalikan senyum dan hak mereka atas kehidupan yang layak.