Akses Terbatas, Hak Terenggut: Jeritan Disabilitas di Fasilitas Umum
Di tengah geliat pembangunan dan kemajuan, kelompok disabilitas seringkali masih berhadapan dengan tembok tak kasat mata: keterbatasan akses di fasilitas umum. Toilet yang tidak ramah kursi roda, ramp yang terlalu curam, atau pintu yang sempit bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan penghalang fundamental bagi kemandirian mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
Keluhan ini bukan isapan jempol. Banyak fasilitas, dari pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan, hingga transportasi publik, kerap abai terhadap standar aksesibilitas. Seringkali, jika pun ada sarana disabilitas, desainnya kurang tepat, tidak berfungsi optimal, atau bahkan membahayakan. Ini mencakup tidak adanya guiding block untuk tunanetra, lift yang tidak berfungsi, hingga informasi yang tidak tersedia dalam format inklusif.
Dampak dari keterbatasan ini sangat nyata: membatasi partisipasi sosial, pendidikan, hingga kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Ini bukan hanya soal fisik, melainkan juga tentang hak asasi manusia untuk hidup setara dan mandiri. Kurangnya kesadaran, komitmen, dan penegakan regulasi dalam implementasi standar aksesibilitas menjadi akar masalah utama.
Sudah saatnya pemerintah, pengelola fasilitas, dan masyarakat umum lebih serius dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif. Aksesibilitas bukan opsi, melainkan kewajiban untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama dan haknya tidak terenggut.