Pekerja Bebas Bersuara: Menuntut Jaminan Sosial, Melampaui Sekadar Kebebasan
Era digital telah melahirkan gelombang baru dalam dunia kerja: pekerja bebas atau freelancer. Mereka adalah tulang punggung ekonomi kreatif dan digital, menawarkan fleksibilitas dan inovasi. Namun, di balik kebebasan yang ditawarkan, tersimpan sebuah ironi besar: minimnya perlindungan dan agunan sosial yang mereka dapatkan.
Berbeda dengan pekerja formal yang menikmati fasilitas seperti jaminan kesehatan, tunjangan hari tua, cuti berbayar, hingga asuransi pengangguran, pekerja bebas seringkali berdiri sendiri tanpa jaring pengaman. Satu sakit ringan bisa berarti kehilangan pendapatan. Masa tua tanpa tabungan pensiun menjadi momok. Kecelakaan kerja tanpa asuransi adalah bencana finansial. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang signifikan, membuat kebebasan yang dielu-elukan terasa rapuh dan penuh risiko. Mereka bukan lagi pengecualian, melainkan segmen pekerja yang berkembang pesat yang kontribusinya tidak bisa diabaikan.
Maka, seruan untuk mendapatkan perlindungan dan agunan sosial bukan lagi sekadar tuntutan, melainkan sebuah keharusan demi keadilan dan keberlanjutan ekosistem kerja. Pemerintah, melalui regulasi yang adaptif, perlu memperluas cakupan jaminan sosial (seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) agar mudah diakses dan sesuai dengan karakteristik pekerja bebas. Perusahaan platform yang menjadi perantara kerja juga memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk berkontribusi pada kesejahteraan para pekerjanya. Menciptakan skema yang fleksibel namun komprehensif adalah kunci, memastikan bahwa mereka tidak lagi harus memilih antara kebebasan atau keamanan.
Mengakui dan melindungi pekerja bebas dengan jaminan sosial yang layak bukan hanya tentang memberi hak, tetapi juga investasi pada stabilitas sosial dan ekonomi. Ini adalah langkah menuju ekosistem kerja yang lebih adil, di mana inovasi dan fleksibilitas berjalan seiring dengan kesejahteraan dan martabat setiap individu yang berkarya.