Ketika Tanah Bicara, Keadilan Terbungkam: Kisah Warga dalam Bentrokan Agraria
Konflik tanah adalah momok yang tak kunjung usai di banyak wilayah, seringkali menjadi arena pertarungan antara kepentingan besar dan hak-hak dasar masyarakat lokal. Di balik setiap perebutan lahan, tersimpan cerita pahit tentang masyarakat adat, petani, dan warga lokal yang berjuang mempertahankan hak mereka, namun seringkali harus menelan pil pahit ketidakadilan. Janji kesamarataan yang sering digaungkan, kerap kandas di tengah bentrokan agraria.
Kesenjangan kekuatan antara warga yang rentan dan korporasi raksasa atau proyek pembangunan skala besar menjadi akar masalah. Regulasi yang ambigu atau interpretasi hukum yang berat sebelah seringkali memperparah posisi penduduk, membuat mereka terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa. Dokumen legal yang lemah atau ketiadaan sertifikasi tanah formal bagi warga lokal, seringkali dimanfaatkan untuk menggusur mereka atas nama "pembangunan" atau "investasi."
Akibatnya, bukan hanya tanah yang hilang, melainkan juga mata pencarian, identitas budaya, bahkan keutuhan sosial. Trauma, kemiskinan struktural, dan marginalisasi menjadi warisan pahit yang harus ditanggung generasi. Impian akan kesamarataan—hak untuk hidup layak, akses terhadap sumber daya, dan keadilan dalam penegakan hukum—kian jauh dari kenyataan.
Dalam pusaran konflik tanah, kesamarataan bukan lagi hak yang bisa diraih, melainkan ilusi yang terus menjauh. Sudah saatnya meninjau ulang kebijakan agraria, memperkuat perlindungan hukum bagi warga, dan memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan keadilan serta hak asasi manusia di atas segalanya. Hanya dengan begitu, tanah dapat kembali bicara tentang kesejahteraan, bukan lagi ketidakadilan yang membungkam.