Aksi Damai Dibubarkan, Kritik Menggema: Demokrasi Diuji di Jalanan
Baru-baru ini, pemandangan yang memicu keprihatinan kembali terjadi: pembubaran paksa aksi damai mahasiswa oleh aparat kepolisian. Di berbagai daerah, kelompok mahasiswa yang menyuarakan aspirasi terkait isu-isu publik—mulai dari kebijakan pemerintah hingga korupsi—dihadang dan dibubarkan, seringkali dengan dalih ketertiban atau keamanan.
Respons represif ini sontak menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Masyarakat sipil, akademisi, hingga pegiat HAM menyoroti tindakan aparat yang dianggap berlebihan dan mencederai kebebasan berekspresi, hak fundamental dalam negara demokrasi. Pertanyaan besar muncul: mengapa aksi yang niatnya damai harus berakhir dengan pembubaran, bahkan penggunaan kekuatan? Publik merasa bahwa negara seharusnya memfasilitasi dialog, bukan membungkam suara kritis.
Peristiwa ini bukan sekadar insiden, melainkan cerminan tantangan serius terhadap ruang sipil dan nilai-nilai demokrasi. Aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi pelindung hak warga, diharapkan dapat mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan represif. Mengheningkan suara kritis mahasiswa sama dengan membungkam harapan akan perbaikan. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi setiap suara, bahkan yang paling lantang sekalipun, untuk didengar dan dihargai.