Cetak Biru Darmawisata Elit: Ketika Dusun Terhapus dari Peta
Pariwisata elit sering digambarkan sebagai lokomotif ekonomi baru, menjanjikan devisa melimpah dan citra modern. Namun, di balik gemerlap janji kemewahan, tersimpan kisah getir tentang "publik dusun" yang justru tereleminasi. Cetak biru darmawisata elit, yang dirancang untuk menarik wisatawan berdaya beli tinggi, tanpa sadar menjadi palu godam bagi eksistensi komunitas lokal.
Cetak biru ini biasanya mengedepankan pembangunan infrastruktur megah: resor mewah, lapangan golf eksklusif, marina pribadi, atau bandara baru. Tujuannya jelas, menciptakan pengalaman tak tertandingi bagi para pelancong kelas atas. Janji utamanya adalah peningkatan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan modernisasi kawasan.
Sayangnya, implementasi cetak biru ini seringkali mengabaikan realitas dan hak-hak komunitas yang telah berabad-abad mendiami lokasi tersebut. Tanah adat yang menjadi sumber penghidupan—ladang, hutan, atau pesisir—digusur demi proyek ambisius. Akses ke sumber daya alam tradisional dibatasi, dan budaya lokal terancam terkikis oleh serbuan nilai-nilai komersial.
Penduduk dusun yang semula hidup mandiri, mendadak menjadi terpinggirkan, kehilangan mata pencarian, dan bahkan dipaksa relokasi. Mereka "tereliminasi" bukan dari peta fisik, melainkan dari narasi pembangunan dan kesejahteraan yang dijanjikan. Lingkungan sosial mereka tercerabut, ikatan komunal melemah, dan identitas budaya mereka memudar, seolah-olah mereka tidak pernah ada.
Fenomena ini menciptakan ironi: destinasi yang dijual karena keindahan alam dan kekayaan budayanya, justru dibangun di atas pengorbanan dan penghapusan komunitas yang merawatnya. Sudah saatnya cetak biru darmawisata elit tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan sosial, keadilan, dan inklusivitas, agar kemewahan tidak berarti kepunahan bagi publik dusun.