Dinding Retak, Masa Depan Terancam: Menggugat Tanggung Jawab atas Sekolah yang Terlupakan
Di balik gemerlap pembangunan dan kemajuan teknologi, potret buram pendidikan kita masih seringkali terpampang nyata: bangunan sekolah yang lapuk, dinding retak, atap bocor, fasilitas minim, bahkan membahayakan keselamatan siswa. Kondisi ini, yang kerap kita seistilahkan "sekolah cacat," bukan hanya sekadar pemandangan pilu, melainkan luka menganga yang mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa kondisi ini terus berulang dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab?
Dampak yang Melumpuhkan
Sekolah bukan hanya sekadar gedung, melainkan jantung pendidikan. Lingkungan belajar yang tidak aman, tidak nyaman, dan tidak memadai secara langsung menurunkan motivasi belajar siswa, menghambat konsentrasi, bahkan dapat memicu trauma. Bagi para guru, kondisi ini juga meruntuhkan semangat mengajar dan mempersulit proses pembelajaran yang efektif. Pada akhirnya, kualitas pendidikan tergerus, melahirkan kesenjangan dan membatasi potensi anak-anak kita.
Jaring Laba-laba Tanggung Jawab
Mencari satu pihak yang bertanggung jawab atas masalah sekolah cacat adalah seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, karena tanggung jawab ini bersifat multi-lapis dan terfragmentasi:
- Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi & Kementerian Keuangan): Bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, alokasi anggaran nasional untuk rehabilitasi dan pembangunan, serta pengawasan secara makro. Kegagalan ada pada perencanaan yang tidak merata atau anggaran yang tidak tersalurkan secara optimal.
- Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, DPRD): Sebagai pelaksana teknis di lapangan, mereka adalah garda terdepan. Tanggung jawab mereka mencakup identifikasi kebutuhan, pengajuan anggaran, pengelolaan dana daerah, pelaksanaan perbaikan, hingga pengawasan langsung kondisi sekolah. Seringkali, masalah muncul dari birokrasi yang lambat, prioritas anggaran yang salah, atau kurangnya pengawasan di lapangan.
- Komite Sekolah dan Masyarakat: Meskipun bukan pembuat kebijakan, mereka memiliki peran krusial sebagai mata dan telinga di lapangan. Tanggung jawab mereka adalah melaporkan kondisi sekolah, mengadvokasi perbaikan, serta mengawasi prosesnya. Ketidakaktifan atau ketidakberdayaan komite sekolah dan masyarakat juga dapat memperparah masalah.
Mengapa Abai?
Akar masalah seringkali terletak pada birokrasi yang rumit, alokasi anggaran yang tidak memadai atau tidak tepat sasaran, serta kurangnya pengawasan efektif dari semua tingkatan. Ditambah lagi, prioritas pembangunan yang belum sepenuhnya menempatkan infrastruktur pendidikan sebagai urgensi utama, seringkali kalah dengan proyek-proyek lain yang dianggap lebih "populis."
Waktunya Bertindak, Bukan Menunjuk Jari
Kondisi sekolah yang cacat adalah cerminan kegagalan kolektif dan pengingat bahwa hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sedang terabaikan. Ini bukan hanya masalah fisik, melainkan isu moral dan masa depan bangsa. Waktunya bagi semua pihak untuk bergerak, bukan hanya menunjuk jari, tetapi bertindak nyata: memastikan anggaran yang cukup, proses yang transparan, pengawasan yang ketat, dan prioritas yang jelas. Masa depan bangsa bergantung pada kokohnya dinding-dinding sekolah kita.