Zonasi Pendidikan: Antara Harapan Pemerataan dan Riak Protes Warga
Sistem zonasi pendidikan, yang diterapkan dengan tujuan mulia pemerataan akses dan kualitas pendidikan, belakangan ini justru menjadi sumber gejolak dan protes di berbagai daerah. Alih-alih meredakan kesenjangan, kebijakan ini seringkali memicu ketidakpuasan dan rasa tidak adil di kalangan masyarakat.
Inti keberatan warga terletak pada asumsi bahwa jarak rumah ke sekolah adalah satu-satunya penentu yang adil. Kenyataannya, kesenjangan kualitas antar sekolah masih sangat terasa. Banyak orang tua merasa haknya untuk memilih pendidikan terbaik bagi anak terampas, dipaksa menyekolahkan anaknya ke institusi yang dinilai kurang berkualitas atau bahkan tidak sesuai dengan aspirasi mereka, hanya karena faktor geografis. Selain itu, ada kekhawatiran terkait logistik, keamanan, dan biaya transportasi jika anak harus bersekolah di zona yang dirasa kurang ideal atau jauh dari pantauan, meski secara teknis "lebih dekat" dari pilihan sekolah favorit.
Pemerintah bersikukuh bahwa zonasi adalah instrumen penting untuk mengurangi favoritism sekolah dan mendorong pemerataan guru serta fasilitas. Namun, implementasinya seringkali belum siap. Infrastruktur pendidikan yang belum merata dan kualitas guru yang bervariasi menjadi pekerjaan rumah besar yang belum tuntas, membuat janji pemerataan terasa hampa di mata sebagian besar orang tua.
Polemik ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bertujuan baik memerlukan evaluasi dan penyesuaian yang cermat. Dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan praktisi pendidikan sangat dibutuhkan untuk mencari titik temu. Tujuannya adalah mewujudkan pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua, tanpa harus mengorbankan aspirasi dan hak warga dalam memilih masa depan pendidikan anak-anak mereka.