Terjebak Zonasi: Mengapa Kebijakan Pendidikan Diprotes Warga?
Sistem zonasi pendidikan, yang digagas untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia, kini justru menjadi pemicu gelombang protes dari masyarakat di berbagai daerah. Kebijakan yang seharusnya mempermudah ini, nyatanya menimbulkan berbagai polemik dan ketidakpuasan di kalangan orang tua dan siswa.
Tujuan Mulia yang Terganjal Realita
Pada dasarnya, zonasi bertujuan menghapus stigma sekolah favorit, mendekatkan siswa dengan sekolah terdekat dari domisilinya, serta mengurangi praktik ‘titip-menitip’ atau pungutan liar. Diharapkan, semua sekolah memiliki standar kualitas yang merata, sehingga tidak ada lagi perebutan kursi di sekolah tertentu.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan kualitas antar sekolah masih sangat kentara. Banyak orang tua mengeluh anak mereka terpaksa masuk ke sekolah yang kualitasnya dianggap kurang, padahal ada sekolah lain yang lebih baik dan sebenarnya tidak terlalu jauh. Masalah infrastruktur, fasilitas, hingga kualitas pengajar yang tidak merata menjadi pangkal kekecewaan.
Titik Krusial Protes Warga
Protes muncul karena beberapa alasan utama:
- Kesenjangan Kualitas: Orang tua tidak rela anaknya masuk ke sekolah yang minim fasilitas atau memiliki reputasi kurang baik, hanya karena terikat zona.
- Jarak dan Akses: Meskipun di dalam zona, tak jarang siswa harus menempuh jarak yang cukup jauh karena pilihan sekolah terbatas atau kuota di sekolah terdekat sudah penuh.
- Manipulasi Data: Munculnya praktik manipulasi Kartu Keluarga (KK) untuk mengakali zonasi menunjukkan ketidakpercayaan terhadap sistem dan upaya mencari "celah" demi sekolah yang diinginkan.
- Minimnya Sosialisasi: Kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme dan tujuan zonasi seringkali memperkeruh suasana.
Protes ini mencerminkan kegelisahan orang tua yang mendambakan pendidikan terbaik bagi anaknya, namun merasa dibatasi oleh sistem yang dianggap belum sempurna dan belum didukung oleh pemerataan kualitas yang sesungguhnya.
Mencari Titik Temu
Melihat gelombang protes ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem zonasi. Peningkatan kualitas merata di semua sekolah, perbaikan infrastruktur, serta sosialisasi yang lebih transparan dan dialog dengan masyarakat menjadi kunci. Tujuannya adalah menemukan titik temu antara pemerataan akses dan aspirasi masyarakat, agar pendidikan benar-benar menjadi hak yang mudah dijangkau oleh semua, tanpa terkecuali.