Kunci Kemajuan Digital: Mandat Penguasa untuk Literasi Publik
Di era digital yang tak terbendung ini, literasi digital bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar. Kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan etis di platform digital adalah pilar kemajuan. Dalam konteks ini, penguasa memegang kunci utama dan mandat krusial untuk mendorong literasi digital publik secara menyeluruh.
Tugas penguasa tidak hanya sebatas menyediakan infrastruktur. Pertama, pemerataan akses dan konektivitas yang terjangkau adalah fondasi. Tanpa internet yang stabil dan murah, program literasi akan sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Ini adalah langkah awal untuk menutup kesenjangan digital.
Kedua, integrasi literasi digital dalam sistem pendidikan dan program pelatihan berkelanjutan. Mulai dari kurikulum sekolah dasar hingga pelatihan bagi orang dewasa dan lansia, materi harus mencakup kemampuan teknis, berpikir kritis terhadap informasi (anti-hoaks), etika digital, privasi data, dan keamanan siber. Penguasa harus menjadi fasilitator utama program-program ini.
Ketiga, pembentukan kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung. Ini mencakup perlindungan data pribadi, penegakan hukum terhadap kejahatan siber, serta upaya aktif memerangi disinformasi dan ujaran kebencian. Dengan regulasi yang jelas, masyarakat akan merasa lebih aman dan percaya diri dalam berinteraksi di ruang digital.
Singkatnya, tugas penguasa adalah membangun ekosistem digital yang sehat: menyediakan akses, mendidik, dan melindungi. Ini bukan pilihan, melainkan investasi strategis demi menciptakan masyarakat yang cerdas digital, berdaya saing, dan inklusif di masa depan. Literasi digital publik adalah paspor menuju kemajuan bangsa.
