Zonasi Pendidikan: Ketika Asa Pemerataan Berbentur Realita Protes Warga
Sistem zonasi pendidikan, yang digagas dengan tujuan mulia untuk pemerataan akses dan penghapusan favoritisme, kini justru menjadi sumber gelombang protes dari masyarakat di berbagai daerah. Alih-alih menciptakan keadilan, implementasinya seringkali memicu kekecewaan dan rasa ketidakadilan.
Tujuan Mulia yang Terganjal Realita
Pemerintah memperkenalkan sistem ini agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama di sekolah terdekat, mengurangi praktik calo, dan mendorong peningkatan kualitas sekolah secara merata. Namun, realita di lapangan seringkali berbeda jauh. Kesenjangan kualitas antara sekolah favorit dan non-favorit masih mencolok.
Mengapa Warga Menjerit?
Inti dari protes warga adalah ketimpangan kualitas sekolah yang belum teratasi. Banyak orang tua mengeluhkan anak-anak berprestasi mereka "terpaksa" masuk sekolah dengan kualitas di bawah standar karena terbentur zona. Di sisi lain, ada pula yang harus menempuh jarak lebih jauh karena sekolah terdekat sudah penuh atau tidak sesuai harapan. Minimnya pemerataan fasilitas, sarana prasarana, serta guru berkualitas antar-sekolah menjadi akar masalah yang diperparah oleh sistem zonasi. Masyarakat merasa hak untuk memilih pendidikan terbaik bagi anak mereka seolah terampas.
Mencari Solusi di Tengah Ketegangan
Gelombang protes ini menunjukkan bahwa sistem zonasi, meski memiliki niat baik, memerlukan evaluasi mendalam. Penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penempatan siswa, tetapi juga secara serius dan konsisten meningkatkan kualitas seluruh sekolah secara merata. Dialog terbuka dengan masyarakat, fleksibilitas yang lebih besar, serta investasi nyata dalam infrastruktur dan kualitas guru di setiap zona adalah kunci untuk meredakan ketegangan dan mewujudkan pendidikan yang benar-benar adil bagi semua anak bangsa.